Arsip untuk November, 2007

26
Nov
07

Palang Merah Indonesia

headpmi_logo.gif

ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

SEJARAH PMI
Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Lanjutkan membaca ‘Palang Merah Indonesia’

Iklan
26
Nov
07

Orientasi Kepalangmerahan

pmi.jpg

Orientasi Kepalangmerahan

Bertempat di lantai 5 markas daerah PMI DKI Jakarta, hari Selasa 20 Nopember 2007 diadakan kegiatan “Orientasi Kepalangmerahan bagi Kepala Sekolah SD/MI, MTs/SMP,SMA/SMK/MA. Kegiatan ini dihadiri hampir oleh seluruh peserta yang di undang. Untuk SMK dihadiri oleh 9 SMK, salah satunya adalah SMK Negeri 38 Jakarta. Sedangkan SMA ada 10 yang hadir. Ada juga tamu undangan dari propinsi Banten (Serang). Dan selebihnya dari SD/MI, MTs/SMP dari 5 wilayah di DKI Jakarta Kegiatan dibuka oleh ketua PMI DKI Jakarta, Ibu Hj.Rini Sutiyoso. Lalu diisi materi oleh Sekretaris Daerah PMI DKI Jakarta, Ir. Irwan Hidayat. Selanjutnya oleh Bp.Adang Rohkiyat,M.Pd. Dan terakhir oleh Ibu Hj. Silviana Murni, SH,M.Pd. Ibu Silviana merupakan Wakil Ketua di PMI DKI Jakarta, yang sehari-hari sibuk sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta. Inti materi dari semuanya adalah : Visi dan Misi PMI DKI Jakarta Tri Bakti PMR dan Prinsip Dasar Palang Merah Tingkatan dalam PMR Tugas Kepala Sekolah dalam kaitan kepalangmerahan Prestasi PMR dan PMI DKI Jakarta.

dikutip dari:kusdiyono.wordpress.com

26
Nov
07

Keputusan Menteri tentang UKS

pmi-1.jpg

Keputusan Bersama Empat Menteri tentang UKS-2004
[Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri dalam Negeri] 

Pasal 2
Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah [UKS] adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Pasal 3
Sasaran langsung UKS adalah peserta didik di sekolah/Satuan Pendidikan Luar Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Pengelola Pendidikan lainnya, Pengelola Kesehatan, dan Masyarakat.

Lanjutkan membaca ‘Keputusan Menteri tentang UKS’

23
Nov
07

PASKIBRA 47

dsc00210.jpg

Memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2006

dsc00802.jpg

Memperingati Hari Pendidikan 2 Mei 2007

23
Nov
07

Global Warming

Apakah sebenarnya global warming?
Pemanasan bumi adalah hal yang biasa karena planet ini memang terus menghangat dan mendingin berkali-kali selama 4,65 milyar tahun sejarahnya. Bumi memiliki lapisan atmosfer yang melindunginya dari dampak radiasi sinar matahari. Setiap hari, panas matahari masuk ke bumi menembus lapisan atmosfir berupa radiasi gelombang pendek. Sebagian diserap bumi, sisanya dipantulkan lagi ke angkasa. Pada lapisan atmosfer Bumi tersebut, terdapat selimut gas yang biasa disebut Gas Rumah Kaca. Gas ini berfungsi menahan panas Matahari agar tidak dilepas kembali seluruhnya ke angkasa, sehingga matahari tetap hangat.
Lanjutkan membaca ‘Global Warming’

23
Nov
07

Bendera Merah-Putih

250px-flag_of_indonesiasvg.png

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera Merah Putih negara Indonesia. Pada mulanya sebutan ini ditujukan untuk bendera Merah Putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, saat Proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera Merah Putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera.

Lanjutkan membaca ‘Bendera Merah-Putih’

23
Nov
07

KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DIRAGUKAN

By Siaran Pers JATAM-ICEL-WALHI

Rencana pemerintah mengganti kompensasi ijin pinjam pakai hutan,   dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sangatlah   memprihatinkan. Hanya dengan alasan banyaknya investasi tambang yang   akan masuk, pemerintahan SBY sepakat mengabaikan fungsi hutan   lindung, dan membuka kawasan hutan lebar-lebar untuk tambang. Tak   diragukan lagi, tindakan ini bentuk kebijakan dan kepemimpinan gagal,   yang terus menerus dipertontonkan SBY pada publik.

Pemerintah SBY melupa. Publik telah memperkarakan UU No 19 tahun 2004   yang mengamandemen pasal 38 UU No 41/1999 UU Kehutanan. UU tersebut   memungkinkan sejuta hektar hutan lindung dirubah menjadi kawasan   keruk. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan UU tersebut,   tapi keputusan ini memberikan preseden, setelah  kasus ini tak boleh   lagi ada tambang di hutan lindung.

Menteri Kehutanan tampak hilang ingatan, putusan MK tanggal 7 Juli   2005 itu, juga memandatkan dibuatnya peraturan lebih ketat, untuk   memastikan pertambangan terbuka tidak menimbulkan dampak besar bagi   lingkungan dan rakyat. Sayang, setelah ditekan pelaku tambang dan   sejawatnya di kabinet, MS Kaban melunak. Kebijakan tukar guling   kawasan hutan lindung yang akan ditambang dengan lahan pengganti dua   kali lipat, akan diganti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Yang lebih parah, SBY pura-pura lupa hutan Indonesia dalam kondisi   kritis, dengan angka deforestasi tertinggi di dunia, 2 juta ha   pertahun. Menteri higga para bupatinya, dibiarkan mengeluarkan   ratusan perijinan baru batubara dan mineral, banyak yang tumpang   tindih dengan hutan lindung.

Disaat yang sama, Indonesia berkomitmen mendukung berbagai upaya yang   dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, lewat pengurangan   emisi dari perusakan dan degradasi hutan.

Ironisnya, komitmen tersebut tak bergigi jika berhadapan dengan   perusahaan tambang. Rencana keluarnya PNBP salah satu buktinya.

Padahal, hanya dari 13 perusahaan tambang yang lolos lewat UU No 19 /  2004 saja, berpotensi melepas  karbon sebesar 185 – 251 juta ton.   Bayangkan berapa tambahan emisi karbon ke atmosfir, jika persyaratan   merubah hutan lindung diperlunak. Hingga tahun 2001, ada 158  ijin   pertambangan skala besar yang berpotensi membuka 11,4 juta ha hutan   lindung tersisa.

Sikap dan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon ke   atmosfer semestinya dijalankan konsisten, dengan menghentikan alih   fungsi lahan hutan tanpa pandang bulu. Sektor pertambangan adalah   sektor yang juga berkontribusi besar terhadap hilangnya hutan dan   lepasnya emisi karbon.

Tanpa menunjukkan sikap yang tegas terhadap penghentian pertambangan   di hutan lindung, Indonesia akan semakin kehilangan muka di mata   dunia. Indonesia akan dipandang sebagai negeri mata duitan yang hanya   mementingkan aliran dana tanpa kejelasan komitmen.

——————————————————
Kontak Media: Luluk /JATAM 08159480246, Torry /WALHI 0811383270, Mita/  ICEL 081584118753




Blog Stats

  • 6.855 hits
November 2007
S S R K J S M
    Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Klik tertinggi

  • Tidak ada
Iklan