23
Nov
07

KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DIRAGUKAN

By Siaran Pers JATAM-ICEL-WALHI

Rencana pemerintah mengganti kompensasi ijin pinjam pakai hutan,   dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sangatlah   memprihatinkan. Hanya dengan alasan banyaknya investasi tambang yang   akan masuk, pemerintahan SBY sepakat mengabaikan fungsi hutan   lindung, dan membuka kawasan hutan lebar-lebar untuk tambang. Tak   diragukan lagi, tindakan ini bentuk kebijakan dan kepemimpinan gagal,   yang terus menerus dipertontonkan SBY pada publik.

Pemerintah SBY melupa. Publik telah memperkarakan UU No 19 tahun 2004   yang mengamandemen pasal 38 UU No 41/1999 UU Kehutanan. UU tersebut   memungkinkan sejuta hektar hutan lindung dirubah menjadi kawasan   keruk. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan UU tersebut,   tapi keputusan ini memberikan preseden, setelah  kasus ini tak boleh   lagi ada tambang di hutan lindung.

Menteri Kehutanan tampak hilang ingatan, putusan MK tanggal 7 Juli   2005 itu, juga memandatkan dibuatnya peraturan lebih ketat, untuk   memastikan pertambangan terbuka tidak menimbulkan dampak besar bagi   lingkungan dan rakyat. Sayang, setelah ditekan pelaku tambang dan   sejawatnya di kabinet, MS Kaban melunak. Kebijakan tukar guling   kawasan hutan lindung yang akan ditambang dengan lahan pengganti dua   kali lipat, akan diganti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Yang lebih parah, SBY pura-pura lupa hutan Indonesia dalam kondisi   kritis, dengan angka deforestasi tertinggi di dunia, 2 juta ha   pertahun. Menteri higga para bupatinya, dibiarkan mengeluarkan   ratusan perijinan baru batubara dan mineral, banyak yang tumpang   tindih dengan hutan lindung.

Disaat yang sama, Indonesia berkomitmen mendukung berbagai upaya yang   dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, lewat pengurangan   emisi dari perusakan dan degradasi hutan.

Ironisnya, komitmen tersebut tak bergigi jika berhadapan dengan   perusahaan tambang. Rencana keluarnya PNBP salah satu buktinya.

Padahal, hanya dari 13 perusahaan tambang yang lolos lewat UU No 19 /  2004 saja, berpotensi melepas  karbon sebesar 185 – 251 juta ton.   Bayangkan berapa tambahan emisi karbon ke atmosfir, jika persyaratan   merubah hutan lindung diperlunak. Hingga tahun 2001, ada 158  ijin   pertambangan skala besar yang berpotensi membuka 11,4 juta ha hutan   lindung tersisa.

Sikap dan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon ke   atmosfer semestinya dijalankan konsisten, dengan menghentikan alih   fungsi lahan hutan tanpa pandang bulu. Sektor pertambangan adalah   sektor yang juga berkontribusi besar terhadap hilangnya hutan dan   lepasnya emisi karbon.

Tanpa menunjukkan sikap yang tegas terhadap penghentian pertambangan   di hutan lindung, Indonesia akan semakin kehilangan muka di mata   dunia. Indonesia akan dipandang sebagai negeri mata duitan yang hanya   mementingkan aliran dana tanpa kejelasan komitmen.

——————————————————
Kontak Media: Luluk /JATAM 08159480246, Torry /WALHI 0811383270, Mita/  ICEL 081584118753


0 Responses to “KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DIRAGUKAN”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 6,736 hits
November 2007
S S R K J S M
    Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Klik tertinggi

  • Tak ada

%d blogger menyukai ini: